Statistik Kunjungan ke polsekgading (3 November – 3 Desember 2009)

Artikel terkait:

1. Pengembangan Situs Polsektro Kelapa Gading
2. Kunjungan dan tatap muka Kapolres dengan Warga Rw 024 Pegangsaan Dua
3. ” Kunjungan Mobil Pintar ke SD 04 Kelapa Gading Timur

Dalam giat tersebut kita memperkenalkan kepada anak anak TK mengenai profesi Polisi yang mana sebelumnya anak anak tersebut takut dan segan dengan Polisi dan dengan adanya giat ini anak anak menjadi tidak takut dan senang menjadi sahabat Polisi . Yang kedua Giat Polsanak tersebut di lakukan di Pre School DISCOVERY yang beralamat di Rukan Kokan Permata Kelapa Gading Barat .

Seperti halnya  TK IQRO , anak anak yang masih berusia sekitar 2 s/d 4 th yang bersekolah di Pre School sangat antusias mendapat kunjungan  bapak dan ibu polisi dari Polsek Metro Kelapa gading . Murid dan Guru di sekolah tersebut menunjukkan apresiasi yang positif dengan kunjungan kami dalam acara Polisi Sahabat Anak .  Dalam giat tersebut kita bernyanyi dan   bermain bersama . Sebagai persembahan terakhir anak anak di Pre School Discovery  terlihat gembira saat mereka naik mobil polisi .  Terima kasih bapak dan ibu Polisi ……….

Artikel terkait:

1. ” Acara Ramah tamah dan Santunan Anak yatim Piatu Polsek Metro Kelapa Gading bersama Pokdar Kamtibmas
2. Peningkatan SDM Polsek Metro Kelapa Gading
3. Arahan Kapolres Metro Jakut di Polsek Metro Kelapa Gading

Tersangka Nurdiniyal Haq melakukan perbuatannya sejak dia menjabat sebagai Assisten Supervisor yakni pada bulan Mei 2009 di Toko Gaudi, Tersangka menggelapkan uang hasil penjualan dengan cara seolah-olah terjadi pembatalan transaksi pembelian pakaian, sehingga uang penjualan tidak diserahkan ke Toko Gaudi tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka sementara barang berupa pakaian tetapi berada dipembeli karena tersangka memalsukan struk pembatalan transaksi pembelian.
Tersangka terancam hukuman pidana Pasal 374 K.U.H.Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.
Peristiwa ini terungkap karena Quick responsive Unit reskrim Polsek Metro Kelapa Gading yang telah menerima laporan dari korban via email ke Website Polsek Metro Kelapa Gading.

Artikel terkait:

1. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja 1Kg
2. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tentang Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja 8,3Kg
3. Ganja 10 Kilogram dari Aceh

Pada acara tersebut, Polsek Metro Kelapa Gading mengundang Ketua Umum PBNU Prof. DR. KH. Said Aqil Siradj, MA untuk mengisi kultum di Masjid Raya Al-Musyawarah dengan tema “Toleransi Antar Umat Beragama”. Pada acara ini juga diadakan buka puasa bersama bersama anak yatim.

Artikel terkait:

1. ” Acara Ramah tamah dan Santunan Anak yatim Piatu Polsek Metro Kelapa Gading bersama Pokdar Kamtibmas
2. Halal Bihalal Polsek Metropolitan Kelapa Gading
3. Peningkatan SDM Polsek Metro Kelapa Gading

Dengan kata lain, Polri perlu membangun dan menjaga citranya di masyarakat. Citra ini menjadi lebih mendesak sejak bangsa Indonesia memasuki era Reformasi yang menjungkirbalikkan hampir semua kebijakan dan langkah pemerintah pra-reformasi.

Polisi itu adalah etalase (show window) bagi perubahan di masyarakat. Apakah suatu pemerintahan peka terhadap perubahan-dalam hal ini reformasi-dapat dilihat dari penampilan polisi-polisinya. Memang setiap terjadi perubahan di masyarakat, polisi-lah yang pertama-tama terkena imbasnya. Apakah itu demokrasi, transparansi, akuntalibitas, HAM, polisi akan menjadi etalase perubahan. Karena itu dikatakan, polisi seyogianya selalu satu langkah di depan bangsanya. Polisi adalah pemimpin bangsanya, demikian dikatakan dalam seminar internasional tentang polisi di Sicilia, Italia, sekitar dua dekade lalu.

Imbas reformasi

Perubahan akibat reformasi berimbas pada Polri. Akibatnya, polisi harus menata kembali kebijakan perpolisian di Indonesia agar tidak menjadi penghambat proses reformasi. Pembangunan citra Polri sebaiknya dilakukan searah politik reformasi. Polisi Indonesia tidak dapat lagi bertindak otoriter dan berpandangan “polisilah yang paling tahu”, memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan. Ini termasuk ciri sindrom polisi otoriter. Cara seperti itu sudah dikubur seiring ambruknya rezim otoriter tahun 1998.

Sejak memimpin Polri, Jenderal (Pol) Sutanto mencanangkan “Perpolisian Masyarakat” (community policing). Ini adalah respons positif terhadap tuntutan reformasi dan kebijaksanaan tepat. Perpolisian masyarakat amat kental dengan nuansa polisi yang ada dan bekerja di masyarakat tertentu. Polisi tidak lagi menempatkan diri secara vertikal di atas masyarakat, tetapi horizontal ada di masyarakat dan bersama dengan masyarakat.

Nuansa kemasyarakatan atau sosial ini memunculkan paradigma baru dalam sejarah kepolisian dan perpolisian di negeri ini. Banyak cara bertindak dan teknik perpolisian lama yang perlu ditinjau dan dikoreksi agar sesuai dengan paradigma baru itu. Sebetulnya ia tidak hanya menyangkut perubahan dalam cara perpolisian saja, tetapi lebih dari itu, perubahan kultur kepolisian dan perpolisian. Kultur itu terkait sikap serta perilaku manusia-manusia polisi karena berhubungan dengan mengubah perilaku. Di sinilah kita berhadapan dengan pekerjaan besar dan tidak mudah pelaksanaannya. Sukar atau tidak, perubahan perilaku harus terjadi jika Polri ingin membangun citranya yang baru.

Personel Polri

Saran saya, langkah itu sudah dimulai sejak penerimaan personel Polri. Jika membiarkan tenaga-tenaga tidak tepat dan baik untuk menjadi polisi, upaya memperbaikinya di masa depan akan menjadi pekerjaan sulit. Mereka yang bisa diterima sebagai polisi adalah yang memiliki predisposisi kejiwaan untuk “melindungi dan melayani masyarakat”. Hal ini terkait ciri kejiwaan polisi yang saya rumuskan sebagai O2H (otak, otot, dan hati nurani).

Mengingat syarat yang amat spesifik itu, momentum penerimaan personel (recruitment) amat krusial dan hasilnya harus terus dikembangkan dalam pendidikan. Langkah selanjutnya, membuat kurikulum pendidikan yang berputar pada poros melindungi dan melayani masyarakat. Kekuatan yang boleh digunakan polisi adalah yang ditundukkan kepada kemuliaan tugas polisi, bukan kekuatan telanjang (brute force). Intinya, pekerjaan polisi sebagai humane job, suatu pekerjaan yang penuh nuansa kemanusiaan. Pendidikan polisi itu tidak statis, hanya saat pendidikan, tetapi terus berlangsung saat mereka sudah bertugas di lapangan.

Tugas polisi berparadigma baru itu tidak akan berhasil baik jika masyarakat tidak diajak serta. Trauma masyarakat berhadapan dengan polisi di masa lalu harus dihapus. Citra baru yang kini dibangun adalah polisi yang bekerja di dalam, untuk, dan bersama masyarakat. Polisi-polisi generasi baru perlu menyadari, pertama-tama mereka adalah anggota masyarakat biasa, lalu sebagai polisi. Sesekali polisi perlu menggunakan kekuatan, tetapi kini polisi perlu selalu berpikir “penggunaan kekuatan untuk apa?”

Diingatkan, polisi juga anggota masyarakat biasa yang memiliki hak-hak kemanusiaan seperti masyarakat lainnya. Maka, polisi juga harus dipenuhi hak-haknya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Maka, tidak berlebihan bila pemerasan dan pengurasan tenaga polisi juga melanggar HAM.

Generasi baru polisi

Mungkin hanya polisi, di mana lembaganya berkelindan erat dengan masyarakat. Maka, pelajaran pertama menuju polisi baru adalah menyadarkan, tugas polisi meringankan penderitaan manusia (to grasp human suffering). Maka, kehadiran polisi yang menyakiti rakyat tak dapat dibiarkan. Memang berat menjadi polisi ideal, tetapi itulah ongkos yang harus dibayar untuk membangun citra polisi.

Maka, sejak sekarang, kita perlu membangun kepolisian bersama-sama, yaitu oleh polisi dan masyarakat sendiri. Kita menutup lembaran lama, di mana polisi dicitrakan sebagai lembaga yang penuh kekuatan, berhadapan dengan masyarakat. Kini, dengan gagasan perpolisian masyarakat, polisi tidak ada di atas masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai sasaran. Polisi ada bersama dan di tengah masyarakat karena tugasnya “melindungi dan melayani”. Polisi tidak lagi menjadi sosok “bapak yang paling dan serba tahu”. Dengan semboyan ini, Polri sudah ada di jalan yang benar karena tugasnya melindungi masyarakat. Gagasan perpolisian masyarakat di Indonesia lebih mempertajam tugas polisi yang universal itu.

Untuk mencapai tujuan ideal itu, diperlukan generasi polisi baru, dan ini membutuhkan waktu. Semakin terlambat dimulai, kita kian jauh dari cita-cita memiliki polisi generasi baru itu.

Maka, momentum 100 tahun Kebangkitan Bangsa, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan Hari Bhayangkara ke-62 perlu dijadikan tonggak bagi Polri untuk bangkit.

Disadur dari tulisan  Satjipto Rahardjo, Kompas 1 Juli 2008,

Artikel terkait:

1. Sisi lain cara polisi dan masyarakat memandang hukum
2. KabarIndonesia: Perangkat IT Tunjang Kinerja Polisi
3. Putaran Depan Mall Artha Gading Dibuka Kembali

Artikel terkait:

1. Arahan Kapolres Metro Jakut di Polsek Metro Kelapa Gading
2. KOMPAS: Polsek Kelapa Gading Berbasis Multimedia
3. RENCANA PENGAMANAN BANJIR POLSEK KELAPA GADING

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya Kombes M Iriawan memimpin langsung tim khusus guna mengejar para tersangka kasus perampokan uang Rp 15 miliar di Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin (13/7) malam pukul 20.00 WIB.

Kepala Subbidang Publikasi Humas Polda Metro Jaya AKBP Mahbub di Jakarta, Selasa (14/7), mengatakan, kasus itu diambil alih Polda Metro Jaya karena lokasi terjadinya kejahatan ada di wilayah Polres Metro Jakarta Barat dan Polres Metro Jakarta Utara. Ia mengatakan, selain dari Polda Metro Jaya, sejumlah anggota reserse dari Polres Metro Jakarta Barat dan Jakarta Utara juga ikut bergabung untuk mengungkap kasus ini.

“Polisi telah mengambil keterangan beberapa saksi dan melakukan pemeriksaan atas barang bukti yang ada. Kini, pelakunya masih dikejar,” katanya. Mobil B 8252 BW yang membawa uang Rp 15 miliar telah ditemukan polisi di Jalan RE Martadinata, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (13/7) malam, sekitar pukul 22.15 WIB. Polisi menemukan senjata api yang diduga milik seorang anggota polisi yang mengawal mobil itu, sedangkan uang Rp 15 miliar telah hilang.

Mobil itu dikemudikan oleh Ahmad dan seorang karyawan perusahaan jasa pengiriman uang bernama Ade. Seorang anggota Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Metro Jaya Bripda Edi ikut mengawal mobil itu dengan senjata laras panjang.

Di Tanjung Duren, mobil berisi uang itu diserempet oleh mobil lain sehingga membuat Bripda Edi turun dari mobil tanpa membawa senjata yang dibawa. Kawanan perampok yang diduga berjumlah lima orang lalu menodong polisi dan dua penumpang mobil uang itu. Para perampok yang menggunakan penutup wajah itu lalu mengambil alih mobil berisi uang itu. Bripda Edi yang diturunkan di Latumenten lalu melaporkan kejadian itu ke Polsek Metro Tanjung Duren.

Artikel terkait:

1. Kronologi Penangkapan Pelaku Perampokan BNI Rp 15 Miliar
2. 10 Kali Beraksi, Gasak Ratusan Juta Perampok Sebar Uang Disergap Massa
3. ” Kunjungan Mobil Pintar ke SD 04 Kelapa Gading Timur

Tulisan ini tidak bermaksud untuk memberikan suatu solusi atau penyelesaian namun hanya sebatas penjelasan saja mengenai bagaimana hukum formal dipandang masyarakat tidak sepenuhnya memberikan rasa keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga terkadang hukum jalanan yang dianggap lebih mudah, praktis, lebih cepat, dan dianggap bisa memberikan keadilan bagi mereka yang menjalankannya. Serta bagaimana polisi memberlakukan hukum dalam dalam memberikan keadilan kepada masyarakat.

Saya mencoba mengutip suatu catatan dari Prof Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan”. Dalam buku tersebut, beliau menjelaskan tentang dua sindrom yang yang berkaitan dengan perspektif atau cara pandang masyarakat terhadap hukum.

Sindrom yang pertama yaitu apa yang disebut SKG “Sindrome Kitty Genovese”. Kitty Genovese adalah seorang wanita Amerika Serikat yang diceritakan menjadi korban perkosaan dan kemudian dibunuh di depan rumahnya sendiri, kejadian ini kemudian disakskan oleh tetangga-tetangga nya, namun bukan pertolongan yang diterima wanita tersebut malahan tetangga tersebut masuk ke rumah dan menutup pintu serta jendela rumahnya. Sindrom Kitty Genovese, ini menggambarkan karakteristik masyarakat Amerika Serikat yang menganggap bahwa ketika hukum sudah dilimpahkan kepada polisi, maka segala urusan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban semuanya menjadi urusan polisi. Maka ketika warga masyarakat mendapat persoalan dengan kejahatan, maka cukup korban kejahatan, penjahat dan polisi yang berhubungan.

Sindrom yang kedua adalah apa yang dinamakan beliau SAB “Sindrom Arakan Bugil”. Sindrom ini menggambarkan tentang perlakuan hukum yang terjadi di negara kita yang mengisahkan bagaimana masyarakat memberikan hukuman sosial kepada para pelaku kejahatan utamanya kejahatan atau perbuatan amoral. Sindrom ini berkaitan dengan keaktifan dan peran masyarakat yang totalitas serta reaktif dalam memberikan hukuman yang terkadang dilakukan dengan resiko “main hakim sendiri”, “salah bertindak” serta “melanggar asas praduga tidak bersalah”.

Kedua sindrom diatas, satu dengan lainnya sangat bertolak belakang terutama dalam perlakuan serta cara memandang hukum itu sendiri. SKG menganggap bahwa ketika suatu persoalan menjadi kasus hukum, masyarakat menganggap bahwa hal itu sudah ada yang mengurusnya yakni polisi, karena untuk itulah mereka digaji dari potongan pajak mereka. Cara pandang ini sangat jelas memposisikan hukum sebagai sesuatu yang sangat berlebihan (powerfulness), sehingga hukum lebih dikedepankan sebagai sesuatu hal yang bersifat substansial. SAB justru sebaliknya, yakni hukum sudah diletakan pada posisi nadir dimana sudah tidak ada sikap rasa percaya dari masyarakat terhadap hukum dan semua instrumen yang ada di dalamnya, sehingga yang ada dan diberlakukan oleh masyarakat adalah hukum jalanan. Kedua hal diatas memang berbeda dalam memperlakukan hukum, namun dalam hal ini keduanya sama yakni menjadikan hukum menjadi sesuatu yang tidak bermakna.

Dalam memperlakukan hukum utamanya hukum formal ternyata cara berpikir polisi dan masyarakat tidak sejalan. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa hukum formal adalah hukum yang lamban, penuh prosedural, tidak memberikan penjeraan, bahkan dianggap tidak berkeadilan. Pandangan masyarakat ini memang tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Mengapa tidak! Anggapan ini didasarkan bagaimana perlakuan yang diterima oleh pelaku kejahatan yang menurut masyarakat benar-benar telah melakukan suatu perbuatan melanggar perbuatan pidana namun mempunyai hak yang dianggap berlebihan berlindung dibalik hak-hak istimewa tersangka/terdakwa. Bahkan dengan kemahiran seorang pengacara yang berbanderol tinggi dengan kelihaian nya memanfaatkan lubang-lubang kosong hukum serta kemampuan komunikasi dan diplomasi hukum nya serta ditambah dengan kemampuan bernegosiasi, tersangka/terdakwa dapat diringankan atau malahan dilepaskan dari jerat-jerat hukum formal. Inilah yang dianggap masyarakat, hukum formal tidak berkeadilan.

Ketika hal ini terjadi secara terus menerus, sikap masyarakat menjadi antipati terhadap hukum negara. Sikap inilah yang kemudian diwujudkan dengan sikap masa bodoh, tidak perduli, malas tahu, terhadap hukum tersebut. Menurut masyarakat hukum negara cukup aparat penegak hukum saja yang mengetahui dan menjalankannya. Pola pikir inilah yang melandasi masyarakat menempuh jalan menyerahkan sepenuhnya masalah hukum tersebut kepada badan-badan yang menangani nya serta memilih tidak mau perduli dengan proses yang dihadapi baik itu oleh korban, pelaku serta polisi. Atau tidak masyarakat malah mengambil alih hukum tersebut serta menerapkan nya dengan cara dan aturan mereka sendiri yang kemudian beralih menjadi hukum jalanan yang dianggap lebih cepat, lebih effisien, lebih adil, lebih murah serta lebih memberikan efek deterence.

Penalaran polisi terhadap hukum pun jelas sangat berbeda jika dibandingkan dengan perangkat penegak hukum lainnya seperti jaksa dan hakim. Dalam perlakuan polisi terhadap hukum tidak bisa hanya aspek normatif yang dlaksanakan secara kontekstual (task law) saja, namun ada beberapa aspek yang juga mempengaruhi utamanya aspek sosiologis, kultural serta psikologis yang juga menjadi faktor yang menentukan. Dalam kesehariannya, tugas-tugas polisi lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Dalam interaksi tersebut, polisi tidak bisa serta merta melaksanakan hukum secara kontekstual, artinya bahwa hukum harus mempertimbangkan segi sosiologis, psikis serta cultural masyarakat yang dihadapinya. Dalam beberapa kasus, utamanya kasus-kasus yang dikategorikan sebagai pidana ringan (tipiring), kadang polisi tidak serta merta melakukan penindakan berdasarkan konteks hukum semata. Ketika seorang polisi lalu lintas menjumpai seorang pengendara motor tidak menggunakan helm, konteks hukum yang berlaku harus melakukan penindakan, namun karena karena alasan tertentu (disini bukan dimaksud dengan sogok, suap atau damai dengan uang atau materi) maka polisi tersebut tidak melakukan penindakan namun hanya memberikan sanksi hukum yang lebih bersifat moral serta edukasi dan ajakan untuk tidak mengulang perbuatannya. Tindakan inilah yang tidak dimiliki oleh instrumen penegak hukum lainnya. Dan inilah yang memberikan keunikan terhadap tugas kepolisian karena interaksi nya secara langsung dengan masyarakat, sehingga aspek sosial menjadi berpengaruh dalam penegakan hukum.

Dalam kasus-kasus yang bersifat pidana murni misalnya kejahatan dengan kekerasan, maka ketika kasus tersebut di serahkan dan ditangani oleh polisi, maka harapan dan tuntutan masyarakat adalah agar pelaku di berikan hukum yang seberat-beratnya yang setimpal dengan perbuatannya. Dan harapan itu, utamanya di sandarkan kepada polisi sebagai instrumen pertama yang menangani kasus tersebut. Pandangan masyarakat tersebut memang sangat naif, namun itulah realita yang dijumpai dalam masyarakat kita. Bagi polisi, tuntutan masyarakat tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri yang harus dihadapi dan dijawab.

Ketika polisi menjumpai dan menerima suatu kasus pidana, maka polisi saat itu juga sudah berada dalam suatu sistim dan mekanisme hukum yang sudah terbangun dan mengatur segala tindak tanduk nya dalam pembuktian terhadap kasus (case) itu. Sistim dan mekanisme hukum itulah yang disebut sebagai Criminal Justice Sistem (CJS). Bagi polisi, sistim ini dapat dianggap membelenggu segala tindak tanduk mereka, karena semua tindakan yang dilakukan harus prosedural , terarah, terukur dan sekali lagi hukum dan sistim lah yang mengikat hal tersebut. Segala perbuatan polisi dalam pembuktian suatu kasus, mulai dari penyelidikan, upaya paksa, bahkan sampai dengan interview dengan tersangka (pelaku) semua dilaksanakan dibawah bayang-bayang hukum yang prosedural yang lebih terkesan memberikan hak eksklusifitas tertentu kepada pelaku nya. Dan suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, hal ini harus dijalankan oleh polisi, karena disini ada aspek akuntabilitas hukum yang dituntut oleh masyarakat, terutama oleh korban maupun keluarga serta masyarakat luas. Manakala ada prosedural standar yang tidak dilaksanakan entah karena terlupa atau lalai, maka ruang kosong inilah yang akan dimanfaatkan oleh tersangka dengan pengacaranya untuk melepaskan klien nya dari jerat hukum. Jika hal ini terjadi, maka polisi harus memberikan pertanggungjawab baik itu secara hukum, moral dan etika kepada masyarakat. Jika hal ini terus terjadi, maka dapat saja masyarakat menggunakan hukum lain yaitu dengan menggelar hukum jalanan yang dianggap lebih merepresentasikan bentuk serta wujud keadilan menurut versi dan penilaian mereka. Jika ini sampai terjadi, maka simbol-simbol hukum modern akan runtuh, yang ada kita akan dibawah kepada nuansa hukum tradisional atau bahkan hukum barbar.

Telah disampaikan diatas, bahwa polisi terikat dalam suatu sistim dan mekanisme hukum. Dengan demikian, masyarakat harus diberikan pengertian dan pengetahuan yang baik, bahwa polisi bukan lah pendekar terakhir penegak hukum, namun hanya merupakan satu rangkaian dari sistim tersebut. Keadilan bukan hanya ditentukan oleh polisi saja, namun peran jaksa dan hakim lah yang akan menjadi penentu dalam memberikan suatu keadilan. Dalam mewujudkan keadilan hukum, ternyata cara pandang serta persepsi setiap orang berbeda-beda. Mungkin hal ini disebabkan karena keadilan itu tidak dapat diukur. Hal ini yang oleh Soerjono Soekanto dikatakan sebagai keadilan yang bersifat empiris yang tergantung kepada sudung pandang mereka menerima keadilan tersebut.

Dirgahayu Polri ke-63, Jayalah Polisi-ku

Sumber: milis sebelah

Artikel terkait:

1. Membangun polisi masa depan
2. KabarIndonesia: Perangkat IT Tunjang Kinerja Polisi
3. KOMPAS: Polsek Kelapa Gading Berbasis Multimedia